Dio mengaku masih mengumpulkan berbagai bukti perjalan dinas fiktif tersebut sebelum melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Dugaan awal dari hasil kajian dengan kawan-kawan ada dugaan perjalanan dinas fiktif dengan berbagai macam modus yang dilakukan di Bagian Protokoler Setda Lahat dan di BKPSDM,” katanya.
Menurutnya, tercium bau busuk dugaan penyelewengan anggaran itu sejak dari tahun 2020 pada masa Covid-19 sampai sekarang.
“Yang kami fakus kawal yaitu dari masa Covid-19 tahun 2020 sampai sekarang masih saja ditemukan adanya dugaan perjalanan fiktif,” ungkapnya.
“Pergantian Kabag Protokoler dan Kepala BKPSDM tidak mempengaruhi terhadap transparansi penggunaan anggaran, semuanya sama terindikasi melakukan penyelewengan,” imbuhnya.
Karena itu, Dio akan segera melakukan laporan ke KPK atau Kejagung untuk dilakukan investigasi dan audit anggaran perjalanan dinas di Bagian Protokoler Setda Lahat dan BKPSDM.
“Kabag Protokoler dan Kepala BKPSDM akan segera kami laporkan ke KPK dan Kejagung,” jelasnya.
“Kalau nanti ditangani oleh KPK maka pasti akan turun langsung ke Lahat namun jika Kejagung yang memproses maka kami dorong untuk atensi dan supervisi ke Kejari Lahat,” lanjutnya.
Dio memastikan akan mengawal dengan aksi demonstrasi agar dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas di Lahat dibongkar dan pelakunya ditangkap.
“Yang pasti kami akan dorong dengan kegiatan aksi, targetnya yaitu penjarakan pelaku korupsi perjalanan dinas fiktif di Bag Protokoler dan BKPSDM,” tandasnya.
0 Komentar